President Abdurrahman Wahid named on Friday Marzuki Usman as the new Minister for Forestry, replacing Nurmahmudi Ismail who was sacked on Thursday night. "As of today, Nurmahmudi Ismail has been honorably dismissed and the President has decided to appoint Marzuki Usman as the new Minister for Forestry," Cabinet Secretary Marsilam Simanjuntak told a press conference at Merdeka Palace.
"Marzuki Usman is deemed by the President as being capable of carrying out his new duties," Marsilam said, adding that Marzuki would be officially installed on Saturday morning. Marsilam said the presidential decree appointing Marzuki, who was minister for tourism, arts and culture under former president B.J. Habibie, made it clear the move "would improve Cabinet's cooperation and coordination in the running of the government".
Marzuki, 57, was also investment minister during the last months of Habibie's presidency. Presidential spokesman Wimar Witoelar, who was also present on Friday, said Marzuki's appointment had also been "made with the knowledge and agreement of Vice President Megawati Soekarnoputri".
When pressed to disclose the real motive behind Nurmahmudi's dismissal, who is the former chairman of the Justice Party (PK), Wimar said: "There are, of course, other considerations that should not be disclosed." PK is one of a group of Muslim parties that supported Abdurrahman's election as president in October 1999 but later turned against him and are now seeking his ouster through a special session of the People's Consultative Assembly (MPR).
Earlier in the day, Nurmahmudi said he was dismissed for refusing a presidential order to replace the ministry's secretary-general Soeripto, who was accused by Abdurrahman of plotting to oust him. "I refused because (the order) for dismissal is based on unproven accusations against Mr. Soeripto," Nurmahmudi told a press conference.
Abdurrahman told Nurmahmudi that he had been informed by "very reliable and honest sources" that Soeripto had met Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, former chief of the Army's Special Force (Kopassus), at the Kempinski Hotel in Central Jakarta, to plot Abdurrahman's downfall, he said.
Soeripto, who was present at Nurmahmudi's press conference, later admitted that he had met with Muchdi several times, but he was quick to add that his meetings with the two-star general were "only business talks regarding forest concessions".
Muchdi has been assigned to a desk job by the Army for his alleged involvement in the abduction of student activists in the final months of former president Soeharto's rule. Soeripto, Nurmahmudi added, was also accused by Abdurrahman of facilitating the escape of fugitive Hutomo Mandala Putra -- youngest son of former president Soeharto -- by using the ministry's helicopter to help transport Tommy, as Hutomo is popularly called, to "a safe place".
Tommy has been on the run since last November following a Supreme Court verdict in September sentencing him to 18 months in prison for corruption. Nurmahmudi also disputed the President's allegations that his vision and policies for forestry were unclear, cited by Defense Minister Mahfud M.D. as among the reasons for his dismissal. "I created a strategic forestry plan before the end of 2000," Nurmahmudi said.
He also said that, for the first time in its history, his ministry had an up-to-date "solid" forestry map. On Friday morning, Mahfud spelled out the reasons for Nurmahmudi's sacking: "He does not share the same vision as the President ... his forestry policies have been unclear and we do not know in which direction the forestry sector is heading, and he has been unable to control the PK."
Nurmahmudi said that, as a civil servant, he was no longer a PK member and it was not within his capacity to control the party. Nurmahmudi is the second minister from the Muslim parties to be dismissed by Abdurrahman this year after Justice and Human Rights Minister Yusril Ihza Mahendra, from the Crescent Star Party (PBB), was dismissed in February. The announcement of Nurmahmudi's dismissal came a day after two politicians from the National Mandate Party (PAN), in the same coalition of Muslim parties, chose to have their party membership revoked in order to remain in the Cabinet.
PAN, chaired by Abdurrahman's fiercest critic, MPR Speaker Amien Rais, dismissed Minister of National Education Yahya Muhaimin and Minister of Manpower and Transmigration Al Hilal Hamdi from the party on Thursday. Abdurrahman has been under mounting pressure to step down after being censured by the House of Representatives in February for his alleged involvement in two financial scandals. (02/byg/tnt) (Sumber : The Jakarta Post)
Friday, April 13, 2007
Saturday, March 17, 2001
Marzuki Usman Gantikan Nurmahmudi
Presiden Abdurrahman Wahid hari Jumat (16/3) memutuskan untuk mengganti Nurmahmudi Ismail yang diberhentikan sebagai Menteri Kehutanan, dengan Marzuki Usman. Pelantikan Marzuki Usman akan dilakukan hari Sabtu pukul 09.00 di Istana Negara, Jakarta.
Kepastian nama pengganti Nurmahmudi itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak, yang didampingi oleh Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar dan Yahya Staquf, kepada para wartawan di ruang pers, Kamis malam.
"Saya hanya ingin menyampaikan itu kepada saudara-saudara dan pelantikan akan dilakukan besok pagi pukul 09.00. Terima kasih, selamat malam," kata Simanjuntak.
Ditanya apa alasan penggantian tersebut, Marsillam Simanjuntak menjawab, "Alasan apa? Dalam surat keputusan, dalam pertimbangan disebutkan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kabinet, perlu melakukan penggantian menteri kehutanan. Dengan itu perlu memberhentikan dengan hormat Dr Nurmahmudi Ismail dari jabatannya dan mengangkat penggantinya. Sedangkan Dr Marzuki Usman dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi menteri kehutanan. Terima kasih sekali lagi," ujar Simanjuntak seraya meninggalkan ruang jumpa wartawan.
Wimar, yang dikerumuni wartawan, mengatakan, penggantian itu dengan persetujuan dan sepengetahuan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menurut Wimar, penggantian ini sudah terjadi. Kalau masyarakat mau mengadakan analisa, itu kebebasan masyarakat. "Tapi Pak Nurmahmudi digantikan dengan penuh kehormatan dan penghargaan serta tidak ada tuduhan apa pun terhadap Pak Nurmahmudi," ujarnya.
Tentang pemilihan Marzuki Usman, Wimar antara lain mengatakan, "Yang jelas, beliau tahu aspek kehutanan dan mengerti diplomasinya. Karena masalah hutan sekarang sudah menjadi masalah internasional, jadi perhatian CGI (Consultative Group on Indonesia) dan Bank Dunia. Dia punya pandangan yang komprehensif tentang hal ini," lanjut Wimar.
Ditanya apakah masih akan ada menteri yang diganti, Wimar mengatakan tidak ada rencana, tapi mungkin saja ada.
Ketua DPP Partai Keadilan (PK) Irwan Prayitno sendiri mengaku, dirinya justru merasa senang atas pemecatan Nurmahmudi. Dengan pemecatan itu, menurut dia, Nur Mahmudi tidak lagi menanggung beban moral dan psikologis. Sebab, selama ini mantan Presiden PK itu diindentikkan dengan PK meski secara resmi telah mengundurkan diri.
Dipecatnya Nurmahmudi, menurut Irwan, juga akan menepis anggapan yang berkembang bahwa hadirnya Nurmahmudi di kabinet adalah mewakili PK dan turut memperkaya PK. "Ini juga menepis isu orang-orang PK masuk ke Departemen Kehutanan, padahal itu semua tidak betul," ujarnya.
Karena Suripto
Nurmahmudi dalam jumpa pers terpisah mengatakan keyakinannya bahwa pemberhentian dirinya disebabkan karena ia tidak memenuhi keinginan Presiden untuk mengganti Sekjen Dephut Suripto. "Ada tiga alasan yang dikemukakan presiden, yaitu perbedaan visi ke depan, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan saya tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan," ujarnya.
"Dari yang dimaksud tentang berlawanan dalam pengambilan kebijakan, ada kaitannya dengan keberadaan Pak Suripto sebagai Sekjen saya," tambahnya.
Dikatakan, Presiden beberapa kali mengeluhkan tentang kegiatan Suripto yang ditengarai bersama mantan Danjen Kopassus Moechdi PR merancang makar untuk menggulingkan Presiden. "Menurut Presiden, dari informasi berbagai sumber, Pak Ripto bertemu Pak Moechdi di Hotel Kempinski Jakarta untuk merancang gerakan menggulingkan Gus Dur (Abdurrahman Wahid-Red)," tutur mantan Presiden Partai Keadilan ini.
Menurut Nurmahmudi, setelah dikonfirmasi, Suripto membantah tuduhan itu. "Berdasarkan itu saya katakan, kalau Gus Dur menghendaki saya mengganti Pak Ripto, saya siap menggantinya. Tetapi kalau itu didasarkan atas tuduhan yang tidak benar, saya tidak bisa melakukannya," ungkap Nurmahmudi.
Suripto menegaskan, tidak pernah ada pertemuan dengan Moechdi PR di Hotel Kempinski. Diakui beberapa kali Moechdi datang ke ruang kerjanya di Dephut untuk membicarakan tentang bisnis perkayuan yang dimiliki Moechdi.
"Pak Moechdi itu duduk di sebuah perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang ada di Kalbar. Saya sudah sampaikan kepada Pak Nurmahmudi, saya siap melakukan klarifikasi dan menjelaskannya, tetapi saya tidak pernah bertemu Gus Dur. Saya tidak tahu dari mana Gus Dur menerima informasi itu. Tuduhan itu sudah lama, sekitar setengah tahun yang lalu," jelas Suripto.
Tuduhan lain yang dilancarkan oleh Presiden kepada Suripto, menurut Nurmahmudi, adalah membantu pelarian Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dengan menggunakan helikopter Dephut.
Tuduhan lain yang membuat Presiden ingin Nurmahmudi tidak lagi menempatkan Suripto menjadi Sekjen adalah Suripto berkonspirasi dengan TNI menyelundupkan kayu gelondongan (log) ke luar negeri, untuk membiayai demonstrasi mahasiswa.
"Karena saya tahu Pak Ripto tidak melakukan itu, maka saya tetap tidak ingin menggantinya kalau alasannya tuduhan itu. Jika dari awal Gus Dur mengatakan kalau berbeda visi dalam mengelola negara ini, saya akan cepat menggantinya," kata Nurmahmudi.
Apalagi, lanjut Nurmahmudi, Suripto sangat membantunya dalam menjalankan amanat MPR untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di Dephut, melakukan penertiban di internal departemen, memperbaiki sistem perencanaan kehutanan, khususnya menyelamatkan dana reboisasi (DR).
Nurmahmudi sendiri mengaku tidak mengetahui dari mana Presiden mendapatkan seluruh informasi tersebut. "Kalau saya tanyakan, beliau tidak pernah mau mengungkapkan siapa sumbernya, tetapi selalu mengatakan sumbernya terpercaya. Beliau kadang-kadang mengatakan orang itu baik sekali, jujur sekali. Ini yang biasa diungkapkannya," tuturnya.
Sementara mengenai alasan ketidakmampuannya mengendalikan Partai Keadilan, Nurmahmudi menyatakan, "Pandangan itu sama sekali tidak beralasan. Saya bukan lagi anggota Partai Keadilan, apalagi menjadi pengurusnya. Saya tidak ingin cawe-cawe (ikut campur-Red) terhadap urusan Partai Keadilan."
Soal Prajogo
Nurmahmudi mengakui, penuntasan kasus KKN yang terkait dengan kehutanan tidak mudah. Bahkan beberapa kasus "menyangkut" di kejaksaan dan tidak diteruskan proses hukumnya. Secara umum Presiden pernah mengungkapkan agar terhadap pengusaha Syamsul Nursalim, Prajogo Pangestu, dan Marimutu Sinivasan, tidak dipermasalahkan setidaknya dalam tiga tahun ini.
"Dan dari ketiganya yang punya kaitan dengan kehutanan adalah Prajogo Pangestu. Apakah itu yang membuat pengurusan kami di Kejaksaan Agung jadi tersendat, saya tidak tahu," ujar Nurmahmudi.
Suripto menjelaskan, dari pengumpulan fakta yang dilakukan oleh Dephut saat ini, selain Probosutedjo, pengusaha yang akan diserahkan berkas-berkasnya kepada Kejaksaan Agung adalah Prajogo Pangestu. Prajogo diduga telah melakukan mark up (penggelembungan nilai) pada proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) di daerah Sumatera Selatan melalui PT Musi Hutan Persada (MHP). (osd/ely/ryi/pep). (Sumber : Kompas, 17 Maret 2001)
Kepastian nama pengganti Nurmahmudi itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak, yang didampingi oleh Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar dan Yahya Staquf, kepada para wartawan di ruang pers, Kamis malam.
"Saya hanya ingin menyampaikan itu kepada saudara-saudara dan pelantikan akan dilakukan besok pagi pukul 09.00. Terima kasih, selamat malam," kata Simanjuntak.
Ditanya apa alasan penggantian tersebut, Marsillam Simanjuntak menjawab, "Alasan apa? Dalam surat keputusan, dalam pertimbangan disebutkan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kabinet, perlu melakukan penggantian menteri kehutanan. Dengan itu perlu memberhentikan dengan hormat Dr Nurmahmudi Ismail dari jabatannya dan mengangkat penggantinya. Sedangkan Dr Marzuki Usman dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi menteri kehutanan. Terima kasih sekali lagi," ujar Simanjuntak seraya meninggalkan ruang jumpa wartawan.
Wimar, yang dikerumuni wartawan, mengatakan, penggantian itu dengan persetujuan dan sepengetahuan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menurut Wimar, penggantian ini sudah terjadi. Kalau masyarakat mau mengadakan analisa, itu kebebasan masyarakat. "Tapi Pak Nurmahmudi digantikan dengan penuh kehormatan dan penghargaan serta tidak ada tuduhan apa pun terhadap Pak Nurmahmudi," ujarnya.
Tentang pemilihan Marzuki Usman, Wimar antara lain mengatakan, "Yang jelas, beliau tahu aspek kehutanan dan mengerti diplomasinya. Karena masalah hutan sekarang sudah menjadi masalah internasional, jadi perhatian CGI (Consultative Group on Indonesia) dan Bank Dunia. Dia punya pandangan yang komprehensif tentang hal ini," lanjut Wimar.
Ditanya apakah masih akan ada menteri yang diganti, Wimar mengatakan tidak ada rencana, tapi mungkin saja ada.
Ketua DPP Partai Keadilan (PK) Irwan Prayitno sendiri mengaku, dirinya justru merasa senang atas pemecatan Nurmahmudi. Dengan pemecatan itu, menurut dia, Nur Mahmudi tidak lagi menanggung beban moral dan psikologis. Sebab, selama ini mantan Presiden PK itu diindentikkan dengan PK meski secara resmi telah mengundurkan diri.
Dipecatnya Nurmahmudi, menurut Irwan, juga akan menepis anggapan yang berkembang bahwa hadirnya Nurmahmudi di kabinet adalah mewakili PK dan turut memperkaya PK. "Ini juga menepis isu orang-orang PK masuk ke Departemen Kehutanan, padahal itu semua tidak betul," ujarnya.
Karena Suripto
Nurmahmudi dalam jumpa pers terpisah mengatakan keyakinannya bahwa pemberhentian dirinya disebabkan karena ia tidak memenuhi keinginan Presiden untuk mengganti Sekjen Dephut Suripto. "Ada tiga alasan yang dikemukakan presiden, yaitu perbedaan visi ke depan, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan saya tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan," ujarnya.
"Dari yang dimaksud tentang berlawanan dalam pengambilan kebijakan, ada kaitannya dengan keberadaan Pak Suripto sebagai Sekjen saya," tambahnya.
Dikatakan, Presiden beberapa kali mengeluhkan tentang kegiatan Suripto yang ditengarai bersama mantan Danjen Kopassus Moechdi PR merancang makar untuk menggulingkan Presiden. "Menurut Presiden, dari informasi berbagai sumber, Pak Ripto bertemu Pak Moechdi di Hotel Kempinski Jakarta untuk merancang gerakan menggulingkan Gus Dur (Abdurrahman Wahid-Red)," tutur mantan Presiden Partai Keadilan ini.
Menurut Nurmahmudi, setelah dikonfirmasi, Suripto membantah tuduhan itu. "Berdasarkan itu saya katakan, kalau Gus Dur menghendaki saya mengganti Pak Ripto, saya siap menggantinya. Tetapi kalau itu didasarkan atas tuduhan yang tidak benar, saya tidak bisa melakukannya," ungkap Nurmahmudi.
Suripto menegaskan, tidak pernah ada pertemuan dengan Moechdi PR di Hotel Kempinski. Diakui beberapa kali Moechdi datang ke ruang kerjanya di Dephut untuk membicarakan tentang bisnis perkayuan yang dimiliki Moechdi.
"Pak Moechdi itu duduk di sebuah perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang ada di Kalbar. Saya sudah sampaikan kepada Pak Nurmahmudi, saya siap melakukan klarifikasi dan menjelaskannya, tetapi saya tidak pernah bertemu Gus Dur. Saya tidak tahu dari mana Gus Dur menerima informasi itu. Tuduhan itu sudah lama, sekitar setengah tahun yang lalu," jelas Suripto.
Tuduhan lain yang dilancarkan oleh Presiden kepada Suripto, menurut Nurmahmudi, adalah membantu pelarian Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dengan menggunakan helikopter Dephut.
Tuduhan lain yang membuat Presiden ingin Nurmahmudi tidak lagi menempatkan Suripto menjadi Sekjen adalah Suripto berkonspirasi dengan TNI menyelundupkan kayu gelondongan (log) ke luar negeri, untuk membiayai demonstrasi mahasiswa.
"Karena saya tahu Pak Ripto tidak melakukan itu, maka saya tetap tidak ingin menggantinya kalau alasannya tuduhan itu. Jika dari awal Gus Dur mengatakan kalau berbeda visi dalam mengelola negara ini, saya akan cepat menggantinya," kata Nurmahmudi.
Apalagi, lanjut Nurmahmudi, Suripto sangat membantunya dalam menjalankan amanat MPR untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di Dephut, melakukan penertiban di internal departemen, memperbaiki sistem perencanaan kehutanan, khususnya menyelamatkan dana reboisasi (DR).
Nurmahmudi sendiri mengaku tidak mengetahui dari mana Presiden mendapatkan seluruh informasi tersebut. "Kalau saya tanyakan, beliau tidak pernah mau mengungkapkan siapa sumbernya, tetapi selalu mengatakan sumbernya terpercaya. Beliau kadang-kadang mengatakan orang itu baik sekali, jujur sekali. Ini yang biasa diungkapkannya," tuturnya.
Sementara mengenai alasan ketidakmampuannya mengendalikan Partai Keadilan, Nurmahmudi menyatakan, "Pandangan itu sama sekali tidak beralasan. Saya bukan lagi anggota Partai Keadilan, apalagi menjadi pengurusnya. Saya tidak ingin cawe-cawe (ikut campur-Red) terhadap urusan Partai Keadilan."
Soal Prajogo
Nurmahmudi mengakui, penuntasan kasus KKN yang terkait dengan kehutanan tidak mudah. Bahkan beberapa kasus "menyangkut" di kejaksaan dan tidak diteruskan proses hukumnya. Secara umum Presiden pernah mengungkapkan agar terhadap pengusaha Syamsul Nursalim, Prajogo Pangestu, dan Marimutu Sinivasan, tidak dipermasalahkan setidaknya dalam tiga tahun ini.
"Dan dari ketiganya yang punya kaitan dengan kehutanan adalah Prajogo Pangestu. Apakah itu yang membuat pengurusan kami di Kejaksaan Agung jadi tersendat, saya tidak tahu," ujar Nurmahmudi.
Suripto menjelaskan, dari pengumpulan fakta yang dilakukan oleh Dephut saat ini, selain Probosutedjo, pengusaha yang akan diserahkan berkas-berkasnya kepada Kejaksaan Agung adalah Prajogo Pangestu. Prajogo diduga telah melakukan mark up (penggelembungan nilai) pada proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) di daerah Sumatera Selatan melalui PT Musi Hutan Persada (MHP). (osd/ely/ryi/pep). (Sumber : Kompas, 17 Maret 2001)
Subscribe to:
Comments (Atom)
